Cilacap, 28 Mei 2025 — Pemerintah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan rapat koordinasi penting terkait Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2025 yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Cilacap melalui laporan kinerja yang terukur, transparan, dan kolaboratif. dalam kegiatan ini hadir Mukhlisin, S.Pd.I., M.Pd kepala bagaian Kemahasiswaan dan Alumni UNUGHA Cilacap.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hadir pula perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), RKW BKSDA Jawa Tengah, UPTD Laboratorium Lingkungan, hingga LSM dan akademisi.
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan dokumen strategis yang memuat potret capaian kinerja lingkungan selama satu tahun terakhir. Dalam laporan tersebut dipaparkan data mengenai kondisi kualitas udara, air, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, serta penanganan kerusakan lingkungan yang memerlukan langkah penanganan lebih lanjut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan DIKPLHD merupakan bagian dari amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Rapat ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun kebijakan berbasis data lingkungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menariknya, pertemuan ini juga melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil seperti Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dan Ketua LSM Peppeling. Keterlibatan unsur akademik dan LSM diharapkan mampu memperkaya diskusi dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Beberapa isu prioritas yang dibahas dalam rapat ini antara lain peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanganan limbah B3 dari sektor industri, serta pengendalian pencemaran air dan udara di daerah pesisir dan kawasan industri Cilacap. Ditekankan pula pentingnya membangun sinergi lintas sektor agar pengendalian dampak lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kepala Bapperida Cilacap menyampaikan bahwa data DIKPLHD akan dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. “Kita harus memastikan bahwa aspek lingkungan tidak terpinggirkan dalam rencana pembangunan. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi panduan utama kita,” tegasnya.
Melalui rapat lintas sektor ini, Kabupaten Cilacap menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Hasil dari rapat ini akan menjadi rujukan dalam evaluasi kebijakan dan penyusunan langkah perbaikan pengelolaan lingkungan di masa mendatang.
Publish: Humas & Publikasi UNUGHA Cilacap
Editor: Arief Septyady
